Ilustrasi: Liputan6

Ditulis oleh: Thomas Indra Pratama*
Disunting oleh: Pandu Sujiwo Kusumo**

Pendahuluan

Dewasa ini mulai kita sadari bahwa permasalahan lingkungan bukan hanya terbatas pada masalah lingkungan fisik atau masalah biologis manusia semata, melainkan juga masalah moral. Bencana alam yang terjadi akibat ulah manusia bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib manusia itu sendiri, tetapi juga menimbulkan keperihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui batasannya sebagai mahluk yang seharusnya dapat mengelola alam dengan bijak.

Masalah lingkungan kini telah berkembang menjadi krisis ekologi global yang berdampak serius bagi keberlanjutan hidup manusia. Dalam bukunya, Lingkungan Hidup dan Kapitalisme (2018), Fred Magdoff dan Jhon Bellamy Foster mengatakan bahwa setidaktidaknya ada tiga dari sembilan ambang batas untuk menjaga kondisi lingkungan tetap baik yang sudah terlewati saat ini yaitu: (1) perubahan iklim; (2) hilangnya keanekaragaman hayati; dan (3) campur tangan manusia dalam siklus nitrogen. Sementara ambang batas lainnya seperti pengasaman air laut, penggunaan air tawar global, perubahan pemanfaatan lahan, dan siklus fosfor tengah berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan.

Ambang batas tersebut pada dasarnya adalah indikator-indikator yang ditetapkan oleh para ilmuan dan dirasa memiliki nilai penting untuk mempertahankan kondisi iklim yang baik agar semua organisme yang tinggal di planet bumi, termasuk manusia, dapat senantiasa terjaga keberlangsungan hidupnya. Meskipun krisis terhadap masing-masing ambang batas turut menjadi ancaman bagi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan di planet bumi, tetapi perubahan iklimlah yang dianggap merupakan ancaman terbesar, paling mendesak, dan menduduki posisi sentral diantara ancaman-ancaman lainnya.

Hal ini diantaranya disebabkan oleh keterjalinan antara perubahan iklim dengan ancaman-ancaman lainnya seperti penipisan ozon, hilangnya keanekaragaman hayati, kekeringan, dan sebagainya. Beberapa pertanda terjadinya perubahan iklim diantaranya adalah: terjadinya pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, bencana kekeringan, dan kepunahan massal spesies mahluk hidup di kawasan isotermal.

Sementara itu, di Indonesia sendiri, permasalahan lingkungan terjadi dalam bentuknya yang beragam, mulai dari pencemaran akibat limbah, kelangkaan air bersih, polusi udara, rusaknya ekosistem laut, kebakaran hutan, hingga aktivitas penambangan yang tidak terkendali. Menurut data statistik Kemetrian Kehutanan 2011, deforestasi atau penebangan hutan di Indonesia terjadi sangat masif. Tercatat pada tahun 2000 - 2010 terjadi deforestasi sekitar 1,2 juta hektar hutan alam dalam setahun. Dari 74 juta hektar di Kalimantan pada 2005 hanya 71% yang tersisa, dan jumlahnya pada 2015 terus menyusut menjadi 55%. Jika hal ini dibiarkan maka pada tahun ini diperkirakan Kalimantan kehilangan hutannya sebesar 6 juta hektar atau kurang dari sepertiga luas hutan yang tersisa. Tujuan dari deforestasi yang terjadi di Indonesia sebagian besar digunakan untuk pertambangan, dan perkebunan sawit.

Selain itu, kerusakan yang terjadi akibat pertambangan merusak sungai-sungai, dari 4.000 DAS (Daerah Aliran sungai) yang ada, 108 mengalami kerusakan parah. Tidak hanya sampai situ, limbah dari penggunaan batubara untuk pembangkit listrik pun sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia, limbah yang dibuang ke atmosfer mengeluarkan zat berbahaya yang mengakibatkan 60 ribu orang di Indonesia meninggal setiap tahunnya akibat polusi udara tersebut.

Sekilas tentang Ekologi Dalam

Selain dari menuntut pemecahan masalah, krisis ekologi sebagaimana sudah disinggung diatas tentu membuat kita untuk memikirkan ulang tentang hubungan manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai sebuah respons atas krisis tadi, sejak abad ke-20 telah tumbuh dan berkembang pergerakan lingkungan yang didasari dengan pendekatan ecosophy. Ekologi Dalam atau ecosophy merupakan sebuah aliran dalam filsafat lingkungan yang bertolak dari perspektif biosentrisme.

Ekologi Dalam menilai bahwa perlu ada perubahan radikal tentang bagaimana manusia melihat hubungannya dengan alam. Alih-alih melihat bahwa alam sekadar mengada/eksis demi kepentingan manusia, Ekologi Dalam justru menilai bahwa manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri. Masing-masing unsur dari alam, baik itu mahluk hidup (binatang, tetumbuhan) maupun benda mati (batu, sungai, gunung berapi) memiliki hak untuk mengada/eksis demi dirinya sendiri tanpa harus peduli apakah keberadaanya bermanfaat bagi manusia atau tidak.

Pada dasarnya cara pandang semacam ini bukanlah hal baru, pemikiran bahwa “Bumi bukan milik manusia, tetapi manusia lah yang merupakan bagian dari bumi” sudah banyak ditemukan pada masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi kearifan lokalnya. Akan tetapi, frasa Ekologi Dalam sendiri baru pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf berkebangsaan Norwegia, bersama dengan Dave Foreman, aktivis lingkungan Amerika sekaligus pendiri gerakan lingkungan radikal Earth First! di permulaan tahun 1980an. Dalam perjalanannya, Ekologi Dalam seringkali dipertentangkan dengan gerakan ekologi arus utama yang mereka sebut sebagai “Ekologi Dangkal”.

Ekologi Dalam berargumen bahwa gerakan ekologi arus utama cenderung berfokus hanya kepada isu-isu lingkungan sejauh itu memiliki dampak negatif atau mengganggu kepentingan manusia saja. Hal ini sebetulnya merupakan konsekuensi logis dari cara pandang yang menilai bahwa manusia merupakan pusat segala-galanya (antroposentris), dan oleh karenanya, berhak untuk menguasai alam.

Arne Naess menyarankan bahwa pergerakan lingkungan tidak boleh terhenti pada upaya untuk melakukan konservasi dan penjagaan terhadap lingkungan. Menurutnya, perlu diadakan reevaluasi yang radikal tentang pemahaman hubungan manusia dan alam. Kerusakan lingkungan sebagaimana terjadi sekarang merupakan dampak dari kesalahan manusia dalam memahami dirinya sendiri. Manusia seringkali melakukan pemisahan antara dirinya dengan keberadaan di sekitarnya. Konsep kedirian (self) dilihat sebagai sesuatu yang soliter dan merupakan ego yang independen diantara kedirian-kedirian yang lain: “Aku” tentu berbeda dan terpisah dengan “Dia”, “Aku” juga berbeda dan terpisah dengan kucing itu, begitu pula bahwa “Aku” ini berbeda dan terpisah dari sungai, batu, dan pepohonan yang ada dibelakang rumahku.

Pemikiran seperti ini lazim ditemui, khususnya semenjak Rene Descartes mengemukakan dalilnya yang mahsyur itu: cogito ergo sum, “aku berpikir, maka aku ada”. Descartes berusaha membuktikan keberadaan dirinya tanpa merujuk pada hal-hal lain disekitarnya. Hal ini mesyaratkan adanya pemisahan antara diri dan alam. Menurutnya, ia bisa meragukan segala hal; ia ragu dengan keberadaan meja dipojokan sana, ia juga ragu dengan kicauan burung yang selalu didengarnya tiap pagi, tetapi ia tidak bisa meragukan keraguannya sendiri, ia ragu sebab ia berpikir tentang keraguan itu, maka jadilah pikiran tentang keraguannya itu sebagai bukti tentang keberadaan dirinya.

Sekilas tidak ada yang salah dengan filsafat Descartes tersebut, tetapi apabila kita perhatikan lebih lanjut, filsafat itu sangat bersifat egois dan berpusat pada diri sendiri. Dengan mengakui eksistensinya, Descartes sekaligus menegasikan hal-hal lain yang berada disekitarnya, termasuk alam.

Naess melihat bahwa keterpisahan ini akan menhantarkan manusia pada cara pandang antroposenstris yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Menurutnya, diperlukan sebuah pemahaman baru tentang konsep kedirian (self). Konsep kedirian (self) harus dijelaskan berdasarkan keterhubungannya dengan alam. Konsep baru ini disebut Naess sebagai “ecological self” yang merupakan representasi dari tindakan manusia yang berada dalam harmoni alam─bukannya menguasai alam.

Apabila konsep “ecological self” ini terwujud, manusia akan lebih mematuhi norma dan etika lingkungan serta akan mengakhiri eksploitasi berlebih terhadap alam sebagaimana terdapat dalam konsep kedirian (self) yang berakar dari cara pandang antroposentris. Lebih jauh lagi, konsep “ecological self” akan menghadirkan sesuatu yang disebut sebagai “biocentric egalitarianism” dimana setiap entitas diperlakukan secara sama dengan entitas lain yang berada di alam.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, kerusakan lingkungan yang sekarang terjadi bermuara dari cara pandang antroposentris yang menganggap bahwa manusia merupakan pusat dari segala-galanya. Sementara itu, dalam tulisannya yang berjudul Ekologi Revolusioner (2019), Judi Bari berpendapat bahwa sebagai konsekuensi dari cara pandang antroposentris tersebut, kapitalisme dan patriarkisme lahir, dua hal ini lah yang ia anggap menjadi faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan.

Kapitalisme dan Patriarki dalam Hubungan Manusia dengan Alam

Alam merupakan bagian dari bumi yang dimana menjadi sumber penghidupan semua mahluk yang berada di dalamnya. Manusia mengaktualisasikan dirinya lewat kerja agar bisa berproduksi dan terus bisa bertahan hidup. Seiring kemampuan manusia bertambah dalam proses produksinya, maka bertambah juga kemampuan manusia untuk menaklukkan dan mendominasi alam. Begitu besar pengaruh alam terhadap manusia, sehingga manusia tidak bisa terlepas dari alam. Untuk itu dibutuhkan keseimbangan agar alam bisa terus berproduksi untuk kelestariannya, dan memenuhi kebutuhan mahluk yang ada di dalamnya.

Namun, bagaimana agar alam ini tetap lestari? Sementara dalam masyarakat dewasa ini hubungan sosial ditentukan oleh kepemilikan atas alat produksi, di mana kelimpahan komoditas hasil kerja manusia tak di tujukan untuk kemakmuran mayoritas dan kelestarian alam, melainkan untuk akumulasi keuntungan belaka.

Di Indonesia kerusakan alam lainnya terjadi akibat dari sektor pertanian. Pasca revolusi hijau yang digalakkan oleh rezim Orba, petani mulai mengalami ketergantungan untuk menggunakan bahan kimia yang jelas akan sangat merusak bagi lingkungan itu sendiri. Akibat dari penggunaan bahan kimia seperti pupuk kimia, banyak tanah kehilangan unsur hara karena mikroorganisme tanah yang menyediakan unsur hara tadi mati, hal ini digalakkan tentunya untuk mempercepat proses produksi agar petani bisa bersaing di pasar. Namun, hal ini sangat kontras dengan aspek berkelanjutan dan kelestarian lingkungan, hal ini lah yang menyebabkan kapitalisme bisa sangat jelas merusak alam dengan sangat cepat.

Sebagai sebuah sistem, kapitalisme berlaku layaknya parasit yang merusak keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Penindasan kapitalisme terhadap alam ini merupakan konsekuensi logis dari watak dasar kapitalisme itu sendiri yang bersifat eksplotatif, akumulatif, dan ekspansif. Kapitalisme senantiasa mengeksplotasi segala hal yang bisa dijadikan sebagai komoditas. Dalam tulisan sebelumnya yang berjudul "Menengok Ulang Undang-Undang Air: Krisis, Eksploitasi, dan Hak Warga", kawan Zuhhad dan Ausi sudah memaparkan watak eksploitatif kapitalisme terhadap alam ini dengan baik. Melalui Undang-Undang SDA, air yang seharusnya menjadi barang publik diubah statusnya menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan.

Tidak hanya sampai disitu, untuk menjaga keberlangsungannya, kapitalisme harus terus melakukan akumulasi dengan cara merubah keuntungan yang didapatkannya menjadi modal untuk kemudian dilipatgandakan kembali. Hal ini mengharuskan kapitalisme untuk melakukan ekspansi untuk mencari sumber eksplotasi baru ketika sumber yang lama sudah habis dan membuka pasar-pasar baru agar terhindar dari krisis overproduksi. Praktik semacam ini lazim ditemui di Negara Dunia Ketiga yang sumber daya alamnya dikeruk habis-habisan oleh perusahaan multinasional dan peremenuhan kebutuhan rakyatnya masih bergantung pada impor.

Selain berkontradiksi dengan kapitalisme, biosentrisme juga berkontradiksi dengan budaya Patriarki. Mengapa demikian? Secara historis alam dan perempuan memiliki penindasan serupa dalam masyarakat patriarki, maka dari ini alam menempati posisi yang sama dengan perempuan yakni sebagai objek. Ketidakadilan pada perempuan sama halnya dengan ketidakadilan yang dilakukan manusia terhadap alam. Hal ini tidak mengherankan karena masyarakat kita dibentuk dalam nilai, kepercayaan, dan pendidikan yang memakai cara berpikir patriarkis dimana terdapat pembenaran hubungan dominasi dan subordinasi seperti penindasan laki-laki terhadap perempuan, dan manusia terhadap alam.

Tidak hanya itu, ilmu pengetahuan modern pun dijadikan sebuah pembenaran hubungan dominasi dan subordinasi atas manusia dan alam. Metodenya dianggap sebagai langkah objektif untuk memahami segala sesuatu. Namun hal ini keliru, dan yang perlu kita ketahui ialah bahwa ilmu ini bertolak pada asumsi keterpisahan subjek antara manusia dengan alam, alih-alih untuk memahami alam, ilmu pengentahuan modern justru merusak relasi hubungan antara manusia dengan alam, ia berpikir bahwa bumi merupakan mesin dan alam ada untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Asumsi keterpisahan ini menjadi titik awal eksploitasi oleh manusia terhadap alam. Hal ini juga mensyaratkan dan menerapkan dominasi kita terhadap alam. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa disiplin ilmu yang selama bertahun-tahun kita pelajari di kelas menampilkan cara berpikir yang androsentris atau maskulin.

Kontras dengan sistem pemisahan dan dominasi yang maskulin, gagasan ekofeminisme bisa menjadi alternatif solusi atas krisis lingkungan hidup yang sedang dilalui. Judi Bari dalam artikelnya yang berjudul Ekologi Revolusioner (2019), membahas tentang relevansi ekofeminisme terhadap biosentrisme. Ekofeminisme menurutnya merupakan sebuah pandangan menyeluruh mengenai bumi yang benar-benar konsisten dengan gagasan manusia tidak terpisah dari alam. Hal ini tidak ada bedanya dengan biosentrisme. Secara sederhana ekofeminisme merupakan cara lain untuk menggambarkan biosentrisme.

Istilah ekofeminisme muncul pertama kali pada tahun 1974 diperkenalkan oleh penulis asal Perancis Françoise d'Eaubonne lewat bukunya yang berjudul Le feminisme ou La Mort (1974). Françoise d'Eaubonne melihat adanya keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dan alam yang dapat dilihat secara kultur, ekonomi, sosial, dan politik. Ketidakberdayaan dan ketidakadilannya ini, alam dan perempuan sering diartikulasikan sebagai dua hal sama. Cara berpikir yang hierarkis dan menindas ini lahir dari pola pikir yang maskulin. Namun, bagaimanapun juga, ekofeminisme tidak mencari cara untuk mendominasi laki-laki seperti perempuan didominasi di bawah patriarki. Sebaliknya, ia mencari sebuah keseimbangan.

Biosentrisme dalam Praktis

Di era rezim Joko Widodo, program pembangunan infrastruktur kian gencar dilaksanakan, menurut pengamat lingkungan, pembangunan insfrastruktur ini dinilai sebuah langkah kemunduran karena mengabaikan aspek lingkungan dan kemanusiaan, di mana pembangunan ini tidak berorientasi pada aspek kelestarian lingkungan dan hanya sebatas melihat pertumbuhan ekonomi belaka. Permasalahan ini juga diperburuk oleh Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law yang baru saja disahkan. Di mana ada perubahan dan penghapusan pasal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).

Perubahan dan penghapusan tersebut secara umum memberikan dampak negatif pada UU 32/2009 dan juga dalam pelaksaannya, sedikit-dikitnya akan berpengaruh pada beberapa aspek yang akan terdampak seperti perizinan berusaha berbasis risiko, izin lingkungan dan AMDAL, serta akses informasi dan partisipasi publik. Hal ini menjadi berbahaya bagi lingkungan yang dimana nanti dalam pelaksanaannya seperti contoh penggunaan perizinan berbasis resiko terhadap pelaku usaha yang nantinya akan mendapatkan kemudahan dalam perizinan seperti pemangkasan perizinan usaha, pemangkasan biaya dan pelonggaran pengawasan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah serta membawa kita ke dalam krisis yang berikutnya.

Undang-Undang Cipta Kerja banyak ditentang oleh berbagai elemen masyarakat. Terlihat jelas Undang-Undang ini hanya berpihak kepada pelaku usaha saja dan mengabaikan kepentingan publik. Berangkat dari permasalahan terkait kebijakan dalam undang-undang tersebut maka urgensi akan Konstitusi Hijau atau Green Constitution semakin relevan. Pada dasarnya konsep Konstitusi Hijau ini melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan kedalam konstitusi, dengan demikian akan mengantarkan kita kepada prisinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang memiliki pijakan kuat dalam perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri Konstitusi Hijau pertama kali diperkenalkan oleh seorang profesor yang bernama Jimly Asshiddiqie lewat bukunya yang berjudul Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2009). Menurutnya pengaturan lingkungan hidup dalam konstitusi pada Negara-negara memang berbeda cara, seperti Portugal dan Perancis kedua negara ini mengatur lingkungan hidup yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, ada Ekuador yang lebih signifikan mengatur lingkungan hidup dalam konstitusinya. Dalam konstitusi terbarunya yang disahkan pada 2008 Ekuador menegaskan bahwa hak alam sebagai subjek dalam kehidupan manusia dan dalam wadah negara konstitusional.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri UUD 1945 pasca amandemen sudah terlihat berpihak pada lingkungan bisa dilihat dari Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk menghindari krisis yang sedang terjadi saat ini, kita perlu memahami fenomena ini secara mendalam agar masyarakat selaras kembali dengan alam.

Penutup

Permasalahan lingkungan yang telah berubah menjadi krisis ekologi global merupakan sebuah masalah serius yang harus di hadapi manusia. Kerusakan ini tidak terjadi begitu saja, kerusakan lingkungan yang sekarang terjadi merupakan konsekuensi dari cara pandang antroposentris, di mana kapitalisme dan patriarkisme lahir. Usaha-usaha konyol semacam program ramah lingkungan dan jargon-jargon pembangunan modern yang tak berorientasi terhadap aspek lingkungan yang memuakkan itu, tak bisa dijadikan alternatif untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan ini dan hubungan alam dengan manusia tidak bisa diganti oleh sebatas nilai tukar semata.

Seperti apa yang sudah dipaparkan di atas, gaya reformis pada hukum dan kebijakan tidak akan membawa perubahan yang nyata. Patriarkisme dan kapitalisme merupakan suatu hal yang harus dihancurkan secara bersamaan, hal ini harus didorong dengan mengimplementasikan perspektif biosentrisme dan feminisme ke dalam isu pembangunan dan jika hal ini sudah terwujud maka kita bisa berharap kepada perubahan yang lebih nyata.

*Thomas Indra Pratama merupakan kader LPPMD angkatan XXXVIII dan mahasiswa Agroteknopreneur angkatan 2019 di Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

**Pandu Sujiwo Kusumo merupakan kader LPPMD angkatan XXXVI dan mahasiswa Sosiologi angkatan 2018 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran

Referensi

Ditulis oleh: Arby Ramadhan* dan Silvi Wilanda**