Ditulis oleh: Arby Ramadhan* dan Silvi Wilanda**

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan besaran biaya studi yang dibebankan kepada mahasiswa untuk dibayar per semester. Landasan daripada adanya UKT sendiri adalah UU No. 12 Tahun 2020, SE Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012, dan SE Dikti No. 274/E/T/2012. Barulah pertama kali UKT akhirnya ditetapkan sebagai satu-satunya biaya masuk kuliah nasional tertuang dalam Permendikbud No. 55 Tahun 2012.

Sebagaimana PTN-BH, besaran UKT Unpad ditentukan berdasarkan dari BKT yang dikurangi dengan BPPTNBH (Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum). Dalam pelaksanaannya, UKT dibagi menjadi beberapa golongan dan nantinya Mahasiswa akan membayar UKT sesuai dengan kemampuannya untuk membayar berdasarkan golongannya tersebut.

Tujuan UKT sejak pertama kali diberlakukan adalah untuk meringankan beban biaya pendidikan Mahasiswa, menggantikan sistem Uang Pangkal yang sebelumnya dianggap memberatkan dan tidak mencerminkan keadilan. Namun dalam penerapannya, sistem UKT juga kerap menimbulkan persoalan.

Pada 22 Juni 2020, di tengah ketidakjelasan pelaksanaan kuliah untuk semester ganjil tahun 2020, Universitas Padjadjaran (Unpad) mengeluarkan kebijakan barunya terkait penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdampak ekonominya selama berlangsungnya wabah COVID-19. Aturan tersebut mengharuskan mahasiswa yang mengajukan pengurangan terhadap UKT-nya memberikan berbagai macam persyaratan dalam pengajuannya.

Tulisan LPPMD terkait kebijakan UKT semester ganjil TA 2020/2021 mencoba mengkaji terkait alasan mengapa tatalaksana penurunan UKT di Unpad saat ini menjadi problematis dan mengapa tuntutan harus dilakukan bagi keseluruhan mahasiswa Unpad.

Pernyataan sikap LPPMD terhadap kebijakan UKT semester ganjil 2020/2021:

1. Bahwa Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 560/UN6.RKT/Kep/HK/2020 tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran pada Semester Ganjil 2020/2021 dilakukan dengan tidak adil tanpa mengindahkan keadaan mahasiswa di lapangan;
2. Menuntut adanya penurunan UKT di setiap golongan sebesar minimal 50%; dan
3. Menuntut adanya transparansi penggunaan dana UKT serta pengalihan anggaran yang tidak digunakan untuk penurunan UKT.
4. Menuntut adanya penurunan UKT di setiap golongan sebesar 50% selama tidak adanya transparansi sebagaimana tersebut dalam poin kedua yang menjelaskan perlunya UKT di nilai tetap.

Baca selengkapnya di tautan ini.

Ilustrasi: Naufal Hilmi M.***

Mati Sekarang atau Nanti?
Sebuah kilas balik penanganan COVID-19
Oleh Kevin Aprilio* dan Agraprana Pahlawan**

Sebagaimana yang sudah diprediksi sejak awal oleh para epidemiologis dan orang lain yang setidaknya masih memiliki sedikit nalar, wabah COVID-19 yang sedang merebak di dunia masih belum selesai hingga saat ini dan tidak akan selesai dalam waktu dekat dengan pemerintahan yang ada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya, sepandai-pandainya politisi berdalih pasti akan terbukti juga. Oleh karenanya juga, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh wabah COVID-19 ini memiliki pengaruh yang sangat besar terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah[1].

Tentunya tidak terasa lengkap jika kita berbicara mengenai kelas menengah ke bawah, yang tentunya kebanyakan diisi oleh buruh dan pekerja sektor informal lainnya, tanpa berbicara mengenai Hari Buruh Sedunia; sebuah tonggak kemajuan hak-hak buruh yang semula ditindas dalam ketimpangan relasi kuasa antara buruh dan pemegang modal. Pada tahun 2020 ini, perayaan Hari Buruh Sedunia, yang biasanya dilakukan dengan demo terhadap tuntutan-tuntutan hak pekerja yang belum terpenuhi, terpaksa ditunda karena keberadaan wabah yang memaksa semua orang untuk menjaga jarak satu sama lain. Sebuah hal yang dapat dikatakan tidak mungkin tercapai, tentunya, dalam sebuah demo yang biasanya tergambar sebagai konfrontasi antara buruh, polisi, dan segala komponen lautan manusia di dalamnya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada hari Hari Buruh Sedunia pada tahun ini? Apakah ketiadaan demo, setidaknya yang secara gamblang terdengar, dapat dikatakan sebagai bentuk terpenuhinya tuntutan-tuntutan buruh?

Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada masa wabah COVID-19 ini, terutama keterkaitannya dalam pemenuhan hak buruh. Tulisan ini dapat dikatakan juga merupakan kelanjutan dari tulisan saya* mengenai wabah SARS-CoV-2 atau COVID-19[2], namun akan lebih spesifik melihat pengaruh wabah ini dalam kehidupan sosial.

Tuntutan Buruh

Tuntutan para buruh dalam demo Hari Buruh Sedunia sebenarnya tidak pernah berubah secara signifikan. Pada tahun 2020 ini, tuntutan buruh berpusat pada tiga poin utama: pertama, penolakan terhadap omnibus law; kedua, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak, tanpa prosedur yang jelas, dan bahkan berlawanan dengan hukum yang mengatur ketenagakerjaan; ketiga, peliburan buruh selama pandemi dengan upah serta tunjangan hari raya (THR) penuh[3]. Dikatakan bawa tuntutan ini tidak berubah secara signifikan karena beberapa pihak menyatakan bahwa Revisi UU Ketenagakerjaan yang termasuk dalam omnibus law yang berusaha dilanggengkan pemerintah merupakan bentuk dari Revisi UU Ketenagakerjaan lama yang sebenarnya sudah ditolak oleh buruh.

Di tengah tuntutan tersebut, buruh Indonesia berhasil menghentikan demo yang biasanya dilakukan pada Hari Buruh Sedunia atas hasil kesepakatan antara pemerintah dengan serikat-serikat buruh[4] setelah sebelumnya menyatakan bahwa demo buruh dalam rangka Hari Buruh Sedunia akan dimajukan dari tanggal 1 Mei 2020 menjadi 30 April 2020[5]. Sebagai gantinya, demo buruh digantikan dengan pembagian sumbangan makanan serta alat pelindung diri (APD), serta pernyataan sikap secara daring melalui tagar #TolakOmnibusLaw dan #AtasiVirusCabutOmnibusLaw[6].

Meskipun begitu, hal serupa tidak terjadi di beberapa wilayah lain. Sebagai dampak dari karantina wilayah dan krisis ekonomi yang terjadi, harga properti di Tiongkok mengalami stagnasi dan bahkan penurunan. Pemilik usaha tidak mampu membayar sewa dan kelas pekerja tidak mendapatkan gaji yang layak[7]. Oleh karenanya, buruh di berbagai kota di Tiongkok melakukan demonstrasi dengan pernyataan “Bulan Februari Tutup Maret Turunkan Harga”[8][9] dan “Kembalikan Jerih Payah Kami”[10].

Ada pula di New York, Amerika Serikat, di mana berbagai usaha diberhentikan dan karantina wilayah diterapkan. Namun begitu, Gubernur New York Andrew Cuomo masih belum masih belum mau menangguhkan biaya sewa dan hanya sekadar melarang pengursiran sampai tanggal 20 Agustus, sehingga para buruh dan kelas pekerja menyuarakan tagar #CancelRent di media sosial[11]. Hal ini berujung pada demo yang dilakukan dalam mobil masing-masing demonstran dalam rangka solidaritas Hari Buruh Sedunia[12].

Karyawan Amazon juga memanfaatkan momen pandemi COVID-19 untuk menuntut haknya yang selama ini terabaikan, khususnya gaji dan jaminan mereka, semenjak bulan Maret 2019. Mereka juga menuntut agar diberikan alat pelindung diri dan transparansi mengenai riwayat kesehatan para pekerja. Alih-alih menuruti permintaan para buruh, para karyawan Amazon malah mendapat intimidasi dari perusahaan kontraktornya[13]. Sebuah kenyataan yang sangat memuakkan di mana para pekerja yang diandalkan banyak orang selama pandemi ini harus mogok kerja untuk menyatakan opini mereka karena terlalu lelah menjadi korban eksploitasi korporasi-korporasi besar[14]. Terlebih menyakitkan jika disandingkan dengan prediksi bahwa Jeff Bezos, CEO dan pendiri perusahaan Amazon, diprediksi akan menjadi triliuner pertama di dunia pada tahun 2026[15].

Di India, pemerintahan Narendra Modi dikritik oleh berbagai serikat buruh dari berbagai pihak akibat kebijakan program paket pemulihan karantina wilayahnya yang terkesan neoliberal. Hal tersebut termasuk pemotongan pajak perusahaan, privatisasi berbagai sektor, pembukaan investasi asing besar-besaran, dan perubahan perundang-undangan perburuhan yang dianggap memberi karpet merah bagi eksploitasi buruh. Kebijakan stimulus dan penyelamatan ekonomi oleh Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharam, dilakukan tanpa konsultasi dengan serikat pekerja[16]. Beberapa negara bagian India bahkan mengesahkan peraturan baru yang mengizinkan pekerja untuk bekerja hingga 12 jam[17]. Hal ini memicu solidaritas di antara kelas pekerja, dengan asosisasi buruh India yang mencoba untuk memberikan bantuan sembako kepada pekerja yang sangat rentan. Banyak dari kelas menengah yang mencoba menyantuni kelas pekerja dengan bantuan tunai[18].

Mati Sekarang atau Nanti?

Dalam menulis artikel ini, penulis* sebenarnya sudah dihadapkan oleh sebuah pertanyaan etis oleh kawan-kawan penulis* di LPPMD: jika demo buruh benar-benar dilakukan, bukankah ini merupakan genosida kaum buruh? Dalam hal ini, penulis berargumen bahwa genosida buruh bukan terjadi karena penularan COVID-19 selama demo, melainkan selama berada dalam lingkungan pekerjaan. Hal ini didasari oleh kejadian di berbagai tempat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk Indonesia[19], bahwa masih banyak buruh yang tetap bekerja bahkan dalam kondisi yang tidak aman.

Di bawah pemerintahan neoliberal yang hanya berpihak pada pemegang modal, buruh dipaksa untuk hanya memiliki dua pilihan: pertama, mati sekarang karena kelaparan, dan kedua, mati nanti karena COVID-19. Hal ini didasari pada argumen penulis* pada tulisan sebelumnya[2] bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan banyak pemerintah, termasuk Indonesia, dalam penanganan COVID-19 hanya berorientasi pada kepentingan pemegang modal. Hal ini tergambar sangat jelas pada narasi “Bail people, not corporations” yang sedang marak di Amerika Serikat[20]. Masyarakat akhirnya sadar bahwa paket-paket stimulus dan bail-out yang diberikan untuk perusahaan tidak semerta-merta sampai pada tangan mereka. Pemerintah perlu membuat tindakan yang bertindak langsung bagi masyarakat.

Jika kita berusaha melihat kedua pilihan di atas dalam pemikiran sederhana pribadi seseorang, dapat dikatakan bahwa kematian karena COVID-19 merupakan sebuah kemungkinan; sementara kematian karena kelaparan merupakan sebuah keniscayaan. Ada kemungkinan terinfeksi COVID-19 dan meninggal karenanya selama perjuangan, tapi mati tanpa perjuangan merupakan sebuah hal yang pasti. Oleh karenanya, demo-demo yang tidak mengindahkan kaidah penjagaan jarak fisik pun kadang tidak terhindarkan dalam beberapa kesempatan. Tanpa bermaksud mendukung Jepang selama Perang Dunia kedua, pernyataan serupa digunakan pihak Jepang dalam Pengadilan Internasional Tokyo sebagai justifikasi mereka dalam berperang di Perang Dunia kedua.

Pandangan tersebut tentunya tidak selalu berlaku bagi semua orang; beberapa orang memiliki keberuntungan untuk dapat tetap tinggal di rumahnya tanpa harus bersusah payah untuk mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika mereka harus, misalnya, pergi ke luar rumah dan memaparkan diri pada risiko penularan COVID-19. Sebagai contoh, orang yang mampu bekerja dari rumah dengan penghasilan tetap atau mereka yang memiliki cukup tabungan untuk paling tidak saat ini untuk tidak harus bekerja. Namun begitu, di sisi lain, ada kelompok-kelompok masyarakat yang harus menggantungkan nasibnya di kondisi yang memaksa mereka untuk memaparkan diri terhadap risiko tersebut, seperti buruh pabrik yang tetap dipaksa untuk bekerja sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pekerja lain di sektor informal, dan sebagainya.

Tulisan serupa yang dibuat oleh Kokom Komalawati[21] menunjukkan pandangan serupa yang dimiliki para buruh dalam pekerjaannya. Kecenderungan untuk para buruh menghadapi risiko COVID-19 daripada risiko perumahan selama pandemi ini menjadi sebuah hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, ia pun menunjukan realita bahwa seiring wabah ini menyebar, kebutuhan masyarakat pun meningkat terutama untuk produk-produk yang dianggap sebagai kebutuhan tersier seperti kuota dan ponsel pintar. Suatu hal yang menambah insentif para buruh untuk tetap bekerja demi bisa bertahan hidup dan tetap relevan dengan keadaan sosial di sekitarnya.

Penakaran Efektivitas

Di sisi lain, keberadaan Internet sebagai ruang sosial baru[22] memberikan ruang gerak baru dalam demonstrasi dan penyampaian pendapat, sehingga dalam banyak hal jarak fisik dapat tetap dijaga. Di negara-negara yang cenderung demokratis, media alternatif sendiri menawarkan pilihan untuk mengetahui pandangan alternatif, mengingat pandangan media arus utama yang memiliki ilusi kebebasan, namun terbatas. Selain penggunaan tagar di media sosial, salah satu contoh penggunaan Internet sebagai media baru untuk berdemonstrasi adalah penggunaan fitur live streaming Instagram Live oleh Aksi Kamisan Jakarta untuk melakukan Aksi Kamisan secara daring. Di Tiongkok sendiri, masyarakatnya memanfaatkan celah-celah media daring, seperti Weibo dan WeChat, untuk mengunggah tuntutan haknya di tengah-tengah penyensoran media arus utama. Tapi, apakah demonstrasi dalam bentuk daring dapat dikatakan sama dampaknya dengan demonstrasi biasa sebelum wabah ini?

Singkat cerita, penulis berargumen bahwa demonstrasi konvensional dan demonstrasi daring berada dalam dimensi berbeda dengan target berbeda. Keduanya memiliki tujuan berbeda, sehingga tidak adil rasanya menilai keduanya dalam parameter yang sama. Namun begitu, pada akhirnya, demonstrasi haruslah memenuhi satu kriteria untuk dapat dikatakan efektif: melakukan perubahan status quo.

Jika kita berbicara mengenai pengaruh demonstrasi terhadap penguasa, demonstrasi konvensional tentunya memiliki dampak yang lebih besar dikarenakan sifatnya yang tangible dan berdampak langsung pada masyarakat atau pemerintahan. Sebagai contoh, blokade jalan tentunya memiliki dampak langsung dalam perekonomian yang tidak dapat ditepis. Satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah secara diplomatis atau secara frontal; layaknya sebuah perang: metode konflik yang sudah teruji zaman. Namun begitu, implikasi sosial dari demonstrasi konvensional ini tidak dapat terhindarkan. Sebagai contoh, selama narasi bahwa buruh dan karyawan adalah dua kelompok orang yang berbeda[23] masih santer terdengar, demo buruh hanyalah suatu hal yang mengganggu bagi borjuis atau mereka yang berada dalam ilusi seakan mereka adalah borjuis bagi dirinya sendiri.

Kebalikannya untuk demonstrasi daring yang bersifat lebih terbuka dan memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Demonstrasi daring dapat dengan mudah ditapis oleh pemerintah dalam hal dampak, tapi tidak dengan narasi yang ditinggalkan pada orang lain yang melihat demonstrasi tersebut secara langsung. Dalam hal ini, terjadi penguatan wacana bagi masyarakat awam.

Dalam dunia yang ideal, tentunya keduanya diharapkan dapat berjalan bersamaan agar dapat mengubah status quo secara efektif. Namun begitu, tentunya kita tidak hidup dalam dunia yang ideal. Buruh saja masih diklasifikasikan menjadi dua—antara buruh sebenarnya dengan “karyawan”, belum lagi berbagai perpecahan yang terdapat di dalamnya. Hal inilah yang sulit dicapai oleh demonstrasi daring, atau paling tidak demonstrasi daring dalam masyarakat saat ini. Persatuan kolektif buruh sulit untuk dicapai.

Menilik Masa Depan

Dengan meningkatnya pengangguran di Amerika Serikat dikarenakan wabah COVID-19, pemerintah arus konservatif malah menyalahkan keberadaan imigran di Amerika Serikat[24]. Polemik etis pun muncul ketika kelas pekerja dan buruh imigran yang tidak memiliki dokumen lengkap kurang diperhatikan dan tidak mendapatkan insentif pemerintah[25].

Indonesia sendiri mengalami perdebatan moral dan etis mengenai kedatangan TKA Tiongkok dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia[26]. Penulis** sendiri mendapati keterangan yang berbeda-beda dari warganet Quora; ada yang menyebut bahwa hanya tenaga ahli yang dipekerjakan, tetapi ada yang menyebutkan sebaliknya. Ada yang menyebut bahwa teknologi Indonesia belum mumpuni, tetapi ada yang menyebut bahwa anggapan itu keliru.

Warga Hubei yang hendak pergi bekerja pun mengalami diskriminasi ketika menuju ke kota Jiangxi karena anggapan yang beredar di masyarakat Tiongkok bahwa warga Hubei merupakan pembawa virus[27].

India sendiri mengalami peningkatan krisis imigran setelah dilonggarkannya karantina wilayah pasca fase keempat. Di satu sisi, media arus utama dan media sayap kanan India memberitakan bahwa Muslim menolak untuk dikarantina karena alasan dogmatis, dan media sayap kiri cenderung melakukan pembenaran politis[28]. Di sisi lain, media arus utama India, khususnya stasiun televisi, tidak memberitakan bahwa Muslim mayoritas bekerja di sektor informal mandiri dan memiliki jumlah persentase buruh terendah. Mereka malah memberitakan konspirasi Jamaah Tabligh[29][30].

Pandemi COVID-19, sebagaimana yang dikatakan oleh Slavoj Žižek, merupakan hukuman dari Tuhan atas hiperkapitalisme yang hedonistik dan membunuh. Tular dunia maya tak kalah mengerikannya dibandingkan penularan virus. Para kapitalis tampak kebingungan dalam menghadapi kemerosotan ekonomi[31]. Namun, Žižek sendiri mengakui bahwa tidak ada solusi yang instan; solusinya bukan antara kapitalisme dan komunisme murni, melainkan eksperimen secara berkala dan bertahap. Belajar dari The Great Depression pada 1928 dan krisis hipotek pada tahun 2008, Walden Bello berpendapat bahwasanya setiap krisis mempunyai dimensinya masing-masing, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap sangat kritis, tetapi tentu saja akan ada hal-hal yang tak terduga[32]. Studi The Fed juga beranggapan bahwa Flu Spanyol merupakan preseden bagi kemenangan Nazi karena wabah tersebut mengubah demografis dan meningkatkan kecurigaan satu sama lain[33]. Lain halnya dengan Žižek, ia yakin bahwasanya solidaritas global suatu saat akan terwujud secara berkala[34]. Tentu saja, The New Deal pada tahun 1930an yang merupakan kebijakan penyetaraan bagi masyarakat Amerika Serikat pun berasal dari solidaritas buruh.

Penutup

Kita sebagai buruh sudah sering dihadapkan dalam dikotomi keadaan yang pada akhirnya memaksa kita untuk bekerja demi kapitalisme. COVID-19 dalam hal ini menjadi alat uji yang sudah berhasil menunjukkan betapa ringkihnya sistem neokapitalisme yang kita miliki saat ini.

Jika penulis berhasil dalam menyampaikan argumennya melalui tulisan ini, seharusnya kita sudah mengerti bahwa kemajuan tidak dapat diraih tanpa solidaritas buruh. Penulis berharap dalam hal ini kita semua sadar bahwa suku, agama, atau ras bukanlah hal yang perlu kita lawan; tapi tiran-tiran yang berdiri di atas peluh kita dan berbangga diri atas apa yang mereka “miliki”. Kita dipersatukan oleh identitas kita sebagai korban kapitalisme; sebagai buruh.

Panjang umur perjuangan!

*Kevin Aprilio merupakan kader LPPMD angkatan XXXVI dan mahasiswa Farmasi angkatan 2018 di Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran.

**Agraprana Pahlawan merupakan mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2017 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran.

***Naufal Hilmi M. merupakan kader LPPMD angkatan XXXVIII, kepala Divisi Media LPPMD periode 2019-2020, dan mahasiswa Jurnalistik angkatan 2019 di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Referensi