 |
| Sumber: sinarkeadilan.com |
Oleh Kevin Aprilio*
Sebagai sebuah ilmu yang mempelajari hubungan sebuah masyarakat dengan tatanan yang berada di atasnya, tentunya tidak mungkin bagi manusia saat ini yang hidup di zaman modern untuk lepas dari dinamika politik. Tiap harinya, kita dihadapkan dengan pertarungan yang memperebutkan kekuasaan; baik secara horizontal antar-sesama masyarakat ataupun secara vertikal antara masyarakat dan si (atau para) penguasa. Oleh karena itu, pemahaman politik tentunya diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan untuk mendapatkan keputusan yang rasional dalam konteks masyarakat modern di bawah sistem pemerintahan saat ini. Pernyataan tersebut pun tidak hanya berlaku pada masyarakat biasa saja dewasa ini, melainkan juga pada pemerintah dengan adanya organisasi supranasional seperti United Nations (UN), European Union (EU), dan sebagainya yang tidak hanya mengatur keberadaan negara secara tradisional--yang hanya mempertimbangkan keberadaan negara itu sendiri dalam konteks mempertahankan diri--tetapi juga keberadaan negara dalam suatu komunitas dengan segala peraturannya, selayaknya masyarakat di bawah pemerintahan.
Oleh karenanya, sebuah negara akan memiliki dua pertimbangan utama dalam menghadapi suatu permasalahan global; pertimbangan kemasyarakatan terkait masyarakat yang berada di bawah negara tersebut, dan pertimbangan pribadi untuk mempertahankan keberadaan negara tersebut di panggung internasional, terutama di bawah superstruktur seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dalam konteks menghadapi wabah SARS-CoV-2 yang sedang terjadi sekarang ini, Indonesia berada dalam tekanan dari dua pihak dengan kepentingan yang berbeda; masyarakat pada umumnya yang membutuhkan perlindungan dan bantuan negara serta masyarakat pemangku kekuasaan dan modal yang membutuhkan kepastian dalam investasi dan usaha mereka. Kenapa dikatakan kekuasaan dan modal? Tulisan ini dibuat dengan asumsi bahwa Indonesia berada dalam pemerintahan yang bersifat neoliberal[1], di mana kepemilikan modal berkaitan erat dengan kekuasaan dan prevalensi di panggung politik. Dalam asumsi ini, dapat dengan cara kasar dikatakan bahwa pemerintah tidak lain hanyalah alat bantu pemilik modal dalam akumulasi modal untuk kepentingan kroni-kroninya. Alasan asumsi ini diambil tidak akan saya jelaskan lebih lanjut, karena saya rasa sudah cukup banyak tulisan lain yang menggambarkan perekonomian neoliberal di Indonesia[2]. Dalam tulisan ini, saya akan mencoba untuk menekankan dan membawa keilmuan medis yang sedikit banyak saya ketahui dalam menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat, pemerintah nasional, ataupun organisasi supranasional dalam penanganan wabah yang sedang terjadi saat ini.
Salah siapa?
Dalam studi epidemiologi, penting untuk mengetahui asal muasal suatu penyakit (dalam hal ini, penyakit infeksius) untuk mengetahui moda penyebaran dan pencegahan dini dari penyakit tersebut. Konsensus utama saat ini--mengingat banyaknya teori-teori konspiratif lain yang berusaha menjelaskan asal-muasal wabah SARS-CoV-2019 ini--mengatakan bahwa virus SARS-CoV-2 merupakan hasil mutasi virus dalam keluarga Coronaviridae yang bermutasi karena konsumsi kelelawar yang diketahui merupakan reservoir keberadaan virus ini[3], dengan lokasi kejadian pertama yang dipublikasikan di Wuhan, Hubei, Tiongkok. Meskipun infeksi ini sudah diketahui pada bulan November 2019[4], pemerintah Tiongkok baru memulai upaya-upaya pencegahan yang berarti pada bulan Januari sampai Februari 2020[5] setelah sebelumnya mengkriminalisasi pada jurnalis, tenaga kesehatan, dan warga yang menyebarkan berita mengenai persebaran wabah SARS-CoV-2 di Tiongkok[6] atas dasar berita bohong atau hoaks. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun melakukan hal yang sama, setelah sebelumnya memberitakan bahwa tidak ada bukti kuat terkait penularan SARS-CoV-2 antar-manusia[7] dan bahkan menyatakan bahwa karantina wilayah (lockdown) bukanlah tindakan yang dianjurkan. Kedua pihak terkait dalam hal ini menunjukkan keterlambatan dalam penanganan dan dapat dikatakan berusaha untuk menutup-nutupi wabah yang terjadi[8][9]. Sebuah hal yang tidak mengagetkan, mengingat salah satu sumber pendanaan WHO adalah kontribusi dari negara-negara anggotanya[10] dengan Tiongkok sebagai pendonor kedua terbesar setelah Amerika Serikat[11].
Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, tidaklah mengherankan melihat respons WHO dalam menghadapi wabah SARS-CoV-2 ini, mengingat "kedekatan" hubungan antara Tiongkok dan WHO. Beberapa argumen bahkan menyatakan bahwa situasi pandemi yang saat ini ditetapkan WHO dapat dihindari, atau paling berkurang keparahannya, jika pemerintah Tiongkok dan WHO mengambil tindakan tegas lebih awal[9]. Kebijakan Satu Tiongkok yang diberlakukan pemerintah Tiongkok pun memaksa negara-negara dan organisasi-organisasi supranasional seperti WHO untuk mengabaikan contoh dan saran yang diberikan Taiwan terkait perkembangan wabah ini[12]. Sikap WHO yang sangat berpihak pada Tiongkok pun terlihat pada wawancara yang dilakukan terhadap salah satu dari asisten direktur umum WHO, Bruce Aylward[13], yang menjadi tenar di kalangan warganet sebagai sebuah meme.
 |
| Sumber: Taiwan News |
Di luar Tiongkok dan WHO, keberadaan wabah SARS-CoV-2 ini pun memengaruhi hubungan politis Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, di mana kedua negara tersebut saling menyalahkan mengenai asal muasal keberadaan virus ini[14]. Pemimpin AS pun menunjukkan sentimen anti-Tiongkok dengan mengatakan wabah SARS-CoV-2 ini sebagai "Chinese virus" atau "Chinese flu"[15]; sebuah sentimen yang justru meningkatkan implikasi rasisme dari wabah ini dan, sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya di awal kasus ini, menjadi kontraproduktif dalam penyelesaian kasus ini. Intel AS pun menyatakan bahwa Tiongkok selama ini malah menutup-nutupi skala wabah SARS-CoV-2 ini[16], yang berlanjut memperparah hubungan antara pemerintah AS dan Tiongkok.
Apa Kabar Indonesia?
Ironisnya, meskipun sentimen anti-Tiongkok sedang gencar-gencarnya kembali di Indonesia setelah kerusuhan yang terjadi di tahun 1998, pemerintah Indonesia dan rakyatnya bertindak dengan cara yang kurang lebih sama dengan pemerintah Tiongkok. Pemerintah bertindak seakan-akan wabah SARS-CoV-2 yang terjadi saat ini bukanlah masalah besar[17] dan, yang paling parah, malah menggenjot sektor pariwisata melalui pemotongan pajak dan berbagai macam subsidi[18]; saat pemerintah negara lain malah sibuk menutup perbatasannya dan lalu-lalang masyarakat untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Menteri-menteri lain dan berbagai pejabat pemerintah lain bahkan berusaha membuat lelucon basi mengenai bagaimana rakyat Indonesia sebenarnya "kebal" terhadap SARS-CoV-2 karena berbagai alasan. Masyarakat Indonesia yang melihat peruntungan dalam situasi ini pun mulai melakukan akumulasi modal dengan penimbunan stok masker demi mengikuti inflasi harga masker yang semula hanya berkisar Rp.50.000,- per kotak menjadi sampai Rp.350.000,- per kotak. Laporan dari berbagai negara bahkan menyatakan terjadinya praktik "daur ulang" masker yang sudah digunakan[19][20].
Indonesia yang sampai saat ini masih berada di tengah kebimbangan antara misinformasi dari pemerintah dan berbagai kabar burung yang banyak tersebar di berbagai tempat pun menyebabkan banyak orang yang memutuskan untuk mengambil metode alternatif yang bisa mereka lakukan, mulai dari jahe merah dan jamu-jamuan lain sampai obat-obat keras dengan efek samping fatal seperti klorokuin. Respons pemerintah dan akademisi yang, sayangnya, bisa dikatakan memiliki posisi strategis dan dekat pada pemerintah pun sangat normatif seakan-akan harapan masih terbuka luas dan kepanikan yang dialami masyarakat Indonesia merupakan hal yang seakan tidak relevan. Dalam hal ini, Justito Adiprasetio dalam artikelnya[21] memberikan sebuah perspektif baru dan kritik terhadap bagaimana pemerintah Indonesia menghadapi wabah ini dengan sangat lantang. Sebuah hal yang selayaknya dilakukan oleh semua orang; melihat kekelaman realitas dan menanggapinya dengan nalar yang berjalan dengan baik.
Disonansi keputusan dan perbedaan perspektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun memperparah keadaan ini. Meskipun pemerintah pusat mengklaim bahwa ancaman wabah SARS-CoV-2 ini merupakan ancaman nasional, ketiadaan penanganan resmi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pencegahan yang perlu dilakukan menyebabkan beberapa pemerintah daerah mengambil langkah interventif dan melakukan karantina wilayah secara mandiri[22]. Hal tersebut tentunya akan merugikan masyarakat dari berbagai aspek. Pertama, masyarakat yang berada di luar wilayah karantina wilayah yang dilakukan pemerintah kota/kabupaten tersebut akan bertanya-tanya terkait kebijakan yang perlu dilakukan di wilayahnya. Tanpa arahan ataupun mekanisme yang jelas dalam penanganan wabah ini, masyarakat tentunya menjadi korban dalam pengambilan keputusan yang sembrono; tertolak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, tanpa intervensi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dipaksa untuk menangani wabah SARS-CoV-2 ini dengan dana yang mereka miliki sendiri. Dalam hal ini, permasalahan utama yang dihadapi bukanlah mengenai siapa yang membayar siapa, tapi wilayah kota/kabupaten yang memiliki pemasukan daerah kecil tentunya akan memiliki anggaran yang lebih kecil juga yang dapat dialokasikan untuk menangani wabah ini[23].
Patut diakui bahwa tidak adil jika kita menyalahkan semua beban yang diakibatkan wabah SARS-CoV-2 ini pada pemerintah Indonesia semata, mengingat bahwa pandemi dan krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia merupakan bagian dari permasalahan global. Namun begitu, sebagaimana pendapat yang disampaikan Agraprana Pahlawan dalam tulisannya di Quora[24], pemerintah--atau secara spesifik, Jokowi--bukan hanya sekadar pemangku kekuasaan dalam tatanan masyarakat, melainkan juga ikon yang dipandang sebagai "pemimpin". Kritik ini tentunya tidak menulifikasi keresahan masyarakat atas ketidakbecusan pemerintah dalam menangani wabah dan krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini, malahan menjadi justifikasi tambahan terhadap segala kritik dan hujatan yang dilayangkan pada pemerintah. Tapi, apa yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi hal ini? Kepolisian Republik Indonesia malahan menunjukkan taringnya dengan menekankan patroli siber untuk menekan segala bentuk pernyataan yang dianggap menghina presiden dalam penanganan wabah SARS-CoV-2 ini[25]. Tindakan ini tentunya membuat masyarakat bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia?
Pemerintah dan Keberpihakannya
Politik adalah perang kepentingan, di mana penguasa--atau pemerintah--dengan kepentingannya pribadi akan berusaha untuk melanggengkan apa yang mereka inginkan meskipun bertentangan dengan keinginan masyarakat. Kompromi yang terjadi antara kedua belah pihak ini merupakan sebuah keseimbangan ringkih yang dijaga oleh pemerintah untuk mencegah perlawanan dari masyarakatnya. Terlebih dalam konstruksi neoliberal, pemerintah dalam hal ini berperan untuk menjaga kepentingan pemilik modal untuk mempertahankan eksistensinya. Oleh karenanya, dalam setiap tindakan pemerintah, masyarakat patut bertanya; untuk siapa kebijakan ini dibuat? Dalam hal ini, masyarakat hendaknya menagih janji yang diberikan oleh penguasa atas "keadilan sosial" dan segala bentuk jargon yang biasa di dengar beberapa bulan menjelang pemilu.
Dalam melihat bagaimana pemerintah bekerja dalam menghadapi wabah SARS-CoV-2 ini, dapat diasumsikan bahwa kebanyakan kerja pemerintah saat ini merupakan upaya mereka untuk mempertahankan kepentingannya. Contoh paling konkret adalah pendekatan-pendekatan ekonomi yang sejauh ini dilakukan pemerintah bahkan di tengah wabah. Paket-paket stimulus ekonomi diberikan bagi pengusaha dalam bentuk pinjaman serta "diskon pajak" atas nama stabilisasi ekonomi, dengan alasan bahwa resesi akan menjadi berbahaya bagi para buruh yang dapat terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) karena ketidakmampuan pengusaha untuk membayar mereka. Sebuah argumen yang sangat konyol jika kita mempertimbangkan instrumen pemerintah lain dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menjanjikan pemenuhan kebutuhan dasar warga malah dipertanyakan; dan darurat sipil yang malahan memperkuat cengkeraman pemerintah pada rakyatnya dijadikan pertimbangan dalam mencegah persebaran wabah melalui karantina skala nasional.
Oleh karena itu, merupakan hal yang amat wajar jika masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan imbauan pemerintah untuk membatasi pergerakan dirinya dan diam di rumah. Pada akhirnya, perut lapar tidak akan terselesaikan dengan hanya berdiam diri di rumah, bukan? Paket stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah saat ini pun tidak akan sampai ke tangan buruh jika buruh-buruh tersebut tidak pergi ke pabrik untuk bekerja.
Pahlawan atau Korban?
Dalam posisi saya saat ini sebagai calon buruh kesehatan, tentunya timbul rasa prihatin bagi calon-calon rekan sejawat yang harus bekerja di lingkungan yang bahkan tidak memberikan perlindungan bagi dirinya sendiri. Lalu dalam hal ini, apakah mereka menjadi pahlawan yang mati syahid atau korban yang mati konyol karena keserampangan pemerintah?
Pada tanggal 27 Maret 2020, 42 organisasi profesi melakukan pernyataan yang mengancam pemerintah akan melakukan mogok kerja apabila kebutuhan mereka atas alat pelindung diri (APD) tidak dipenuhi[26]. Meskipun pernyataan ini segera diklarifikasi oleh IDI melalui klarifikasinya[27], komentar warganet menyikapi hal ini beragam dari yang setuju sampai mengecam dokter yang melakukan pemogokan. Hal ini didasarkan pada "Sumpah Dokter" yang menyatakan bahwa dokter akan mendedikasikan dirinya bagi kepentingan masyarakat. Namun begitu, ada sebuah kecacatan logika yang muncul dalam pemikiran ini. Penekanan bahwa dokter memiliki kewajiban atas masyarakat menempatkan beban yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah, sebagai penyedia kebutuhan-kebutuhan dokter dalam melakukan praktiknya, pada dokter-dokter tersebut secara individu. Dalam hal ini, dokter secara tidak langsung diposisikan layaknya tenaga kerja paksa (slave labor) di mana mereka harus memenuhi segala kebutuhan mereka sendiri, meskipun harus bertarung nyawa secara harfiah. Kode Etik Kedokteran Indonesia[28] sebenarnya mengatur bahwa dokter harus "...memelihara kesehatannya supaya bisa bekerja dengan baik." Dari pernyataan tersebut dapat secara deduktif dikatakan bahwa dokter dapat menolak untuk bekerja dalam lingkungan yang membahayakan dirinya.
Media saat ini dengan mudahnya mendeskripsikan korban-korban yang meninggal karena wabah ini sebagai angka dalam statistik; sebuah pendekatan Orwellian yang berusaha memisahkan fatalitas kasus ini dari makna sebenarnya. Dalam hal ini, masyarakat dijauhkan dari fakta bahwa tiap bertambahnya angka orang yang menjadi korban wabah ini berarti bertambahnya keluarga yang kehilangan anggotanya, orang yang kehilangan pasangannya, dan sebagainya. Usaha ini pun tidak berhenti sampai di sini; fakta bahwa Kementerian Kesehatan hanya memproses kisaran 150 sampel per hari menjadi pertanyaan baru bagi beberapa pihak yang menuding pemerintah Indonesia berusaha memanipulasi statistik pengidap SARS-CoV-2[29]. Namun begitu, tanpa bukti yang kuat, asumsi ini pun masih dipertanyakan.
Tindakan yang Diambil
Di tengah ketidakpastian yang dihadapi masyarakat saat ini, pemerintah Indonesia sudah mengganti anggapannya mengenai penggunaan masker di ruang publik. Dalam hal ini, pemerintah akhirnya mengeluarkan rekomendasi untuk menggunakan masker pada semua orang yang sedang berada di luar ruangan; tidak hanya untuk mereka yang sakit saja[30]. Hal ini menuai kritik dari masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah seakan-akan lamban dalam menentukan tindakan yang hendak dilakukan. Tentunya keputusan in sebenarnya merupakan tindakan yang berdasar, mengingat kelangkaan masker dan alat-alat kesehatan lainnya justru membuat mereka yang benar-benar membutuhkan masker dan alat-alat kesehatan ini--seperti tenaga kesehatan dan orang-orang sakit--kesulitan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dalam hal ini, tentunya terjadi pertimbangan utilitarian yang berusaha memaksimalkan daya guna sumber daya yang ada dalam penanganan wabah ini. Namun begitu, pertimbangan ini tidak pernah dirincikan oleh pemerintah secara jelas; Menteri Kesehatan malahan menyampaikan pesan ini dengan nada mengolok dengan mengatakan orang sehat tidak perlu masker.
Dalam hal ini, hemat saya sebenarnya menyetujui narasi awal yang meminta masyarakat untuk tidak menumpuk masker dan memberikan "ruang" untuk tenaga kesehatan yang benar-benar membutuhkan. Namun begitu, beberapa argumen justru menyatakan kebalikannya, bahwa prevalensi penggunaan masker di negara-negara Asia justru membantu mengurangi penyebaran virus SARS-CoV-2 ini[31]. Argumen ini muncul dari berbagai macam data baru, termasuk fakta bahwa kebanyakan orang yang menularkan SARS-CoV-2 ini justru tidak menunjukkan gejala apapun. Dari sisi perkembangan ilmu medis, perubahan paradigma seperti ini sebenarnya adalah suatu hal yang sangat umum dan seharusnya diterima oleh orang-orang dalam mencari metode pencegahan dan pengobatan yang paling efektif.
Namun begitu, dalam berbagai waktu masyarakat pun dihadapkan pada pernyataan beberapa orang yang tidak berdasar mengenai SARS-CoV-2 ini, seperti misalnya penggunaan jahe ataupun tanaman lain yang diklaim dapat mencegah atau bahkan menyembuhkan SARS-CoV-2[32] serta penggunaan daun sirih sebagai antiseptik[33]. Meskipun beberapa tanaman tersebut memang memiliki khasiat sebagaimana yang dikatakan oleh para "ahli" tersebut, baik manfaat immunomodulator--dapat meningkatkan sistem imun tubuh--atau antiseptik, pernyataan seperti ini memberikan false sense of security yang akan memiliki dampak lebih luas, mengingat seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya bahwa orang-orang yang menularkan SARS-CoV-2 ini cenderung tidak menunjukkan gejala apapun. Lebih lanjut lagi, pernyataan seperti ini tanpa adanya riset yang memadai secara spesifik terhadap SARS-CoV-2 menunjukkan sikap gegabah yang menghasilkan pernyataan yang tidak lebih dari sekadar iklan.
Meskipun keadaan saat ini sering kali tidak memungkinkan masyarakat untuk mendapat penanganan yang tepat karena keterbatasan sumber daya, seperti masker sekali pakai ataupun antiseptik tangan yang diformulasikan secara benar, ketepatan pelayanan kesehatan (clinical excellence) tetap harus menjadi standar utama dalam penanganan suatu penyakit. Dalam hal ini, masyarakat sebaiknya berhati-hati dalam menerima informasi baru yang masih dipertanyakan keabsahannya, terutama dari segi keamanan dan efektivitas. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah berperan dalam edukasi masyarakat guna menyampaikan informasi yang berguna dan tepat. Namun, jika pemerintah pun bahkan perlu dipertanyakan, bagaimana masyarakat mendapat informasi?
Akhir Kata
Perlu diingat bahwa pemerintah bukanlah Tuhan yang bekerja secara ajaib, memiliki jalan rahasia-Nya sendiri, dan hanya membutuhkan iman. Perlu ada pengawasan secara proaktif dari rakyat untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan saat ini benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, keengganan pemerintah untuk dikritik selama penanganannya dalam menghadapi wabah SARS-CoV-2 ini menimbulkan tanda tanya baru bagi masyarakat; apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk masyarakat ataukah hanya menggunakan masyarakat sebagai alat?
Wabah SARS-CoV-2 ini menunjukkan bahwa politik tidak dapat dihindarkan dari berbagai aspek kehidupan manusia; dan dampak dari kesalahan dalam mengambil tindakan yang diwarnai motif politis lain akan berakibat fatal dalam jangka panjang. Semoga pemerintah dapat mengerti maksud pernyataan ini dan belajar dengan cepat.
Panjang umur perjuangan!
*Kevin Aprilio merupakan kader LPPMD angkatan XXXVI dan mahasiswa Farmasi angkatan 2018 di Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran.
Tulisan ini bukan merupakan nasihat medis. Silakan hubungi dokter atau tenaga medis lainnya untuk informasi medis lebih lanjut.
Referensi
[1] Boas, T. C., & Gans-Morse, J. (2009). Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan. Studies in Comparative International Development, 44(2), 137-161.
[2] Pribadi, A. (2010). Hegemoni Ideologi Neoliberalisme dan Diskursus Demokrasi Indonesia. Studi Politik, 1 ed., 1(1), 23-35.
[3] Zhou, P., Yang, X., Wang, X., et al. (2020). A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 579(7798), 270-273.
[4] Ma, J. (2020, Maret 13). Coronavirus: China’s first confirmed Covid-19 case traced back to November 17. Diambil dari South China Morning Post di https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-chinas-first-confirmed-covid-19-case-traced-back pada 06 April 2020.
[5] Secon, H., Woodward, A., Mosher, D. (2020, 27 Maret). A comprehensive timeline of the new coronavirus pandemic, from China’s first COVID-19 case to the present. Diambil dari Business Insider di https://www.businessinsider.sg/coronavirus-pandemic-timeline-history-major-events-2020-3?r=US&IR=T pada 06 April 2020.
[6] Boxwell, R. (2020, 04 April). How China’s fake news machine is rewriting the history of Covid-19, even as the pandemic unfolds. Diambil dari Politico di https://www.politico.com/news/magazine/2020/04/04/china-fake-news-coronavirus-164652 pada 06 April 2020.
[7] World Health Organization. (2020, 14 Januari). --. Diambil dari Twitter di https://twitter.com/WHO/status/1217043229427761152 pada 06 April 2020.
[8] Ebrahimian-Allen, B. (2020, Maret 2018). Timeline: The early days of China's coronavirus outbreak and cover-up. Diambil dari Axios di https://www.axios.com/timeline-the-early-days-of-chinas-coronavirus-outbreak-and-cover-up-ee65211a-afb6-4641-97b8-353718a5faab.html pada 06 April 2020.
[9] Zhang, P. (2020, 17 Maret). Whom does WHO care For?. Diambil dari Belt & Road News di https://www.beltandroad.news/2020/03/17/whom-does-who-care-for/ pada 06 April 2020.
[10] World Health Organization. --. Assessed contributions.. Diambil dari About WHO di https://www.who.int/about/finances-accountability/funding/assessed-contributions/en/ pada 06 April 2020.
[11] Raul. (2019, 21 Februari). Visualize the World’s Funding for the United Nations. Diambil dari HowMuch.net di https://howmuch.net/articles/united-nations-budget-contributions-by-country-2019 pada 06 April 2020.
[12] Rasmussen, A. F. (2020, 18 Maret). Taiwan Has Been Shut Out of Global Health Discussions. Its Participation Could Have Saved Lives. Diambil dari Time di https://time.com/5805629/coronavirus-taiwan/ pada 06 April 2020.
[13] Formosa TV English News. (2020, 30 Maret). Senior WHO official dodges questions about Taiwan’s WHO membership; praises China [Video]. Diambil dari YouTube di https://www.youtube.com/watch?v=UlCYFh8U2xM pada 06 April 2020.
[14] Kuo, L. (2020, 13 Maret). 'American coronavirus': China pushes propaganda casting doubt on virus origin. Diambil dari The Guardian di https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/conspiracy-theory-that-coronavirus-originated-in-us-gaining-traction-in-china pada 07 April 2020.
[15] Rogers, K., Jakes, L., & Swanson, A. (2020, 18 Maret). Trump Defends Using ‘Chinese Virus’ Label, Ignoring Growing Criticism. Diambil dari The New York Times di https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html pada 07 April 2020.
[16] Wadhams, N., & Jacobs, J. (2020, 01 April). China Concealed Extent of Virus Outbreak, U.S. Intelligence Says. Diambil dari Bloomberg di https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-01/china-concealed-extent-of-virus-outbreak-u-s-intelligence-says pada 07 April 2020.
[17] Setiawan, R. (2020, 17 Maret). Dianggap Gagal Tangani Corona, Menkes Terawan Didesak Mundur. Diambil dari Tirto.id di https://tirto.id/dianggap-gagal-tangani-corona-menkes-terawan-didesak-mundur-eFKs pada 07 April 2020.
[18] Prasetia, A. (2020, 17 Februari). Genjot Pariwisata di Tengah Corona, Jokowi Beri Turis Diskon. Diambil dari Detik.com di https://news.detik.com/berita/d-4903193/genjot-pariwisata-di-tengah-corona-jokowi-beri-turis-diskon pada 07 April 2020.
[19] Leung, C. (2020, 29 Januari). China coronavirus: Fears of recycled protective masks prompt Hong Kong customs officers to launch checks in stores. Diambil dari South China Morning Post di https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3048126/china-coronavirus-hong-kong-customs-officers-launch pada 07 April 2020.
[20] Scher, I. (2020, 10 Maret). A store in Thailand repackaged and sold up to 200,000 used face masks for coronavirus, police chief says. Diambil dari Business Insider di https://www.businessinsider.sg/thailand-vendor-recycled-and-sold-up-to-200000-face-masks-2020-3?r=US&IR=T pada 07 April 2020.
[21] Adiprasetio, J. (2020, 23 Maret). Covid-19: Saat Ini Kita Membutuhkan Paranoia, Lebih dari Kapanpun. Diambil dari Remotivi di http://www.remotivi.or.id/amatan/578/covid-19-saat-ini-kita-membutuhkan-paranoia-lebih-dari-kapanpun pada 07 April 2020.
[22] --. (2020, 28 Maret). Lockdown Daerah, Simbol Karut-marut Penanganan Corona. Diambil dari CNN Indonesia di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327161721-20-487625/lockdown-daerah-simbol-karut-marut-penanganan-corona pada 07 April 2020.
[23] Idris, M. (2020, 07 April). Melihat Anggaran Penanganan Corona Anies, RK, Ganjar, dan Khofifah. Diambil dari Kompas.com di https://money.kompas.com/read/2020/04/07/091847826/melihat-anggaran-penanganan-corona-anies-rk-ganjar-dan-khofifah?page=all pada 07 April 2020.
[24] Pahlawan, A. (2020, 06 April). Mengapa masih saja ada yang menyalahkan ke pemerintah (Jokowi) terkait pandemi yg terjadi, padahal hal tersebut merata di seluruh negara di dunia?. Diambil dari Quora di https://id.quora.com/Mengapa-masih-saja-ada-yang-menyalahkan-ke-pemerintah-Jokowi-terkait-pandemi-yg-terjadi-padahal-hal-tersebut-merata-di-seluruh-negara-di-dunia pada 07 April 2020.
[25] --. (2020, 06 April). Kapolri Terbitkan Instruksi Patroli Siber Ujaran Penghinaan Terhadap Presiden. Diambil dari Mojok.co di https://mojok.co/red/rame/kilas/kapolri-terbitkan-instruksi-patroli-siber-ujaran-penghinaan-terhadap-presiden/ pada 07 April 2020.
[26] --. (2020, 31 Maret). Minim APD, 42 Organisasi Profesi Ancam Mogok Tangani Pasien COVID-19. Diambil dari Farmasetika.com di https://farmasetika.com/2020/03/27/minim-apd-42-organisasi-profesi-ancam-mogok-tangani-pasien-covid-19/ pada 07 April 2020.
[27] Ekarina. (2020, 28 Maret). IDI Klarifikasi Soal Imbauan Mogok Tenaga Medis Akibat Kekurangan APD. Diambil dari katadata.co.id di https://katadata.co.id/berita/2020/03/28/idi-klarifikasi-soal-imbauan-mogok-tenaga-medis-akibat-kekurangan-apd pada 07 April 2020.
[28] Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. (2012). Kode Etik Kedokteran Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia.
[29] --. (2020, 03 April). Delusi Statistik Covid-19 Indonesia. Diambil dari Pinter Politik di https://www.pinterpolitik.com/delusi-statistik-covid-19-indonesia/ pada 07 April 2020.
[30] --. (2020, 05 April). Ganasnya COVID Bikin RI Tak Lagi Minta Pakai Masker Hanya untuk Si Sakit. Diambil dari Detik.com di https://news.detik.com/berita/d-4966246/ganasnya-covid-bikin-ri-tak-lagi-minta-pakai-masker-hanya-untuk-si-sakit pada 07 April 2020.
[31] Griffiths, J. (2020, 02 April). Asia may have been right about coronavirus and face masks, and the rest of the world is coming around. Diambil dari CNN di https://edition.cnn.com/2020/04/01/asia/coronavirus-mask-messaging-intl-hnk/index.html pada 07 April 2020.
[32] Pradipha, F. C. (2020, 03 April). Tanaman Herbal dapat Mencegah Virus Corona (Covid 19), Hasil Penelitian ITB, UGM, IPB, UI. Diambil dari Tribun News di https://www.tribunnews.com/corona/2020/04/03/tanaman-herbal-dapat-mencegah-virus-corona-covid-19-hasil-penelitian-itb-ugm-ipb-ui?page=4 pada 07 April 2020
[33] --. (2020, 23 Maret). Cara Membuat Hand Sanitizer dari Daun Sirih untuk Cegah Virus Corona. Diambil dari Kumparan di https://kumparan.com/berita-hari-ini/cara-membuat-hand-sanitizer-dari-daun-sirih-untuk-cegah-virus-corona-1t50CeTvbLV pada 07 April 2020.
Tidak ada komentar: